Home » Info » Inilah Balasan Selesai Soal Penghadangan Konvoi Motor Gede Oleh Pesepeda Di Yogyakarta

Inilah Balasan Selesai Soal Penghadangan Konvoi Motor Gede Oleh Pesepeda Di Yogyakarta

Pada tanggal 14 Agustus 2015, seorang pesepeda berjulukan Elanto Wijoyono melaksanakan penghadangan terhadap konvoi motor Harley Davidson yang dikawal polisi di perempatan Condongcatur, Sleman, D.I. Yogyakarta, lantaran konvoi tersebut memakai voorijder polisi dan menerobos lampu kemudian lintas.

Dalam insiden tersebut terdapat 2 (dua) info yang menjadi problem hukum, yaitu problem pengawalan oleh petugas kepolisian dan problem penggunaan sirene/rotator.

Dasar hukum: a. UU Nomor 20 Tahun 2009 ihwal Lalu Lintas dan Angkutan JalanPasal 134: �Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut: a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; b. Ambulans yang mengangkut orang sakit; c. Kendaraan untuk memperlihatkan kontribusi pada Kecelakaan Lalu Lintas; d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara aneh serta forum internasional yang menjadi tamu negara; f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu berdasarkan pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.�

Penjelasan Pasal 134 abjad g: �Yang dimaksud dengan �kepentingan tertentu� yakni kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain Kendaraan untuk penanganan bahaya bom, Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penanganan peristiwa alam.�

Pasal 135: �(1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau memakai kode lampu merah atau biru dan suara sirene.

(2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan pengamanan jikalau mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.�

Pasal 59: �(1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor sanggup dilengkapi dengan lampu kode dan/atau sirene. (2) Lampu kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna: a. merah; b. biru; dan c. kuing.

(3) Lampu kode warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad a dan abjad b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang mempunyai hak utama.

(4) Lampu kode warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan Lain.

(5) Penggunaan lampu kode dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

a. lampu kode warna biru dan sirene dipakai untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. lampu kode warna merah dan sirene dipakai untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan

c. lampu kode warna kuning tanpa sirene dipakai untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pencucian akomodasi umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara pemasangan lampu kode dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu kode dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.�

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3):

Ayat (1): �Yang dimaksud dengan �kepentingan tertentu� yakni Kendaraan yang lantaran sifat dan fungsinya diberi lampu kode berwarna merah atau biru sebagai tanda mempunyai hak utama untuk kelancaran dan lampu kode berwarna kuning sebagai tanda yang memerlukan perhatian khusus dari Pengguna Jalan untuk keselamatan.�

Ayat (3): �Yang dimaksud dengan �Kendaraan Bermotor yang mempunyai hak utama� yakni Kendaraan Bermotor yang mendapat prioritas dan wajib didahulukan dari Pengguna Jalan lain.�

Pasal 287 ayat (4):

�Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang memakai alat peringatan dengan suara dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) abjad f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling usang 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).�

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 ihwal Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas:

�Pengaturan kemudian lintas dalam keadaan tertentu dilakukan pada dikala sistem kemudian lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran Lalu Lintas yang disebabkan antara lain: b. adanya pengguna jalan yang diprioritaskan.�

Terhadap permasalahan tersebut, kami beropini bahwa:

a. Tindakan pengawalan oleh voorijder petugas Kepolisian dalam insiden yang terjadi di Sleman merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 134 abjad g UU Nomor 22 Tahun 2009 alasannya yakni konvoi motor Harley Davidson tidak termasuk sebagai Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan.

b. Demikian juga apabila penerima konvoi tersebut memakai lampu kode dan sirene, hal tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 59 UU Nomor 22 Tahun 2009 alasannya yakni lampu kode dan sirene, baik warna merah, biru, maupun warna kuning, sudah diatur peruntukkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) UU tersebut.

c. Meskipun lemah, Kepolisian sanggup saja memakai argumentasi penafsiran frasa �antara lain� dalam Penjelasan Pasal 134 abjad g tersebut. Makna �kepentingan tertentu� yang diikuti dengan frasa �antara lain� sanggup memberi kebebasan bagi Kepolisian untuk memaknai frasa kepentingan tertentu.

d. Sebaiknya petugas Kepolisian tidak melaksanakan pengawalan terhadap konvoi atau iring-iringan motor Harley Davidson tersebut. Namun apabila pengawalan tersebut harus dilakukan, maka sebaiknya pengawalan tersebut dilakukan tidak dengan memakai lampu kode atau sirene dan mematuhi peraturan atau rambu-rambu kemudian lintas yang berlaku, serta bersikap sama menyerupai Pengguna Jalan lainnya.

d. Meskipun demikian, dari aspek peraturan perundang-undangan perlu juga dipertimbangkan untuk mempertegas arti �kepentingan tertentu�, contohnya bagaimana pengawalan untuk aktivitas olahraga tertentu, menyerupai balap sepeda jalan raya.

Source: Setkab.go.id